SitasiNews, Kabupaten Bekasi – Puluhan warga Perumahan Griya Hasanah, Desa Kalijaya, Kabupaten Bekasi, mendatangi kantor developer Hasanah Hanifah Properti di Cikarang Barat pada Selasa (18/2/2025).
Kedatangan mereka bertujuan untuk menyampaikan surat keberatan atas kebijakan sepihak terkait pengelolaan sampah dan keamanan yang diumumkan melalui selebaran tanpa musyawarah dengan warga.
Menurut Maman, salah satu perwakilan warga, keputusan pengambilalihan pengelolaan sampah dan keamanan oleh developer tidak pernah dibahas bersama warga maupun ketua RW dan RT.
“Kami mempertanyakan surat edaran yang berlogo Hasanah Hanifah Properti, tetapi saat kami tanyakan, staf di kantor bahkan tidak mengenal nama yang tertera sebagai penandatangan surat tersebut. Kami merasa kebijakan ini dipaksakan tanpa komunikasi,” ujar Maman.
Setelah beberapa saat, seorang pegawai kantor bersedia menerima surat keberatan dari warga.
Maman menegaskan bahwa warga menolak kebijakan tersebut, terutama karena sistem pengelolaan sampah dan keamanan di lingkungan mereka telah berjalan dengan baik secara swadaya.
“Selama setahun ini, sampah sudah dikelola melalui kerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup, dan keamanan dilakukan secara swakarsa oleh warga sendiri. Sekarang tiba-tiba developer ingin mengambil alih dengan membebankan iuran Rp35 ribu untuk keamanan dan Rp15 ribu untuk pengelolaan sampah. Ini memberatkan warga,” paparnya.
Warga juga menyoroti ketidakkonsistenan developer dalam menangani masalah keamanan.
Sebelumnya, saat terjadi kasus kehilangan motor, developer menyatakan tidak bertanggung jawab atas keamanan lingkungan.
Hal ini membuat warga berinisiatif membentuk sistem keamanan sendiri dengan tenaga swakarsa, yang selama ini berjalan dengan iuran Rp20 ribu per bulan.
Maman menambahkan bahwa warga juga memiliki keluhan lain terkait kondisi lingkungan, seperti jalan yang belum diperbaiki dan ancaman banjir saat hujan deras.
“Seharusnya sebelum perumahan ini diserahkan ke Pemda, semua infrastruktur sudah rapi, tapi kenyataannya masih banyak masalah,” katanya.
Warga berharap bisa berdialog langsung dengan pihak developer untuk menyelesaikan persoalan ini secara musyawarah.
Mereka juga berencana meminta bantuan pihak Desa Kalijaya dan bahkan mempertimbangkan mengadu ke Komisi III DPRD serta Dinas PUPR jika permasalahan ini tidak kunjung mendapat solusi.
“Kami ingin duduk bersama, menyelesaikan ini dengan baik-baik, tanpa ada keputusan yang dipaksakan,” tutup Maman.
(*Red/RH/Sitasi)
