SITASINews, Ogan Ilir – Wakapolres Ogan Ilir, Kompol Helmi Ardiansyah, S.H., M.H., turut serta dalam rapat Forum Lalu Lintas yang diadakan di Ruang Rapat Bupati Ogan Ilir pada Selasa (18/2/2025).
Rapat yang dimulai pukul 10.30 WIB ini bertujuan untuk membahas rekayasa lalu lintas, khususnya terkait pengaturan arus kendaraan di Jalan Nusantara.
Rapat ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, seperti Wakil Ketua Komisi III DPRD Ogan Ilir, Safari, S.H., perwakilan Koramil 07 Indralaya, akademisi dari Universitas Sriwijaya, serta sejumlah pejabat dari Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan pemerintah daerah.
Salah satu keputusan utama dalam rapat ini adalah keputusan untuk tetap mempertahankan sistem satu arah di Jalan Nusantara.
Untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban lalu lintas, akan dilakukan pemasangan rambu-rambu serta banner baton di sepanjang Jalan Nusantara.
Pemasangan fasilitas pendukung ini akan dikerjakan oleh Dinas Perhubungan Ogan Ilir bersama Satlantas Polres Ogan Ilir.
Rapat ini juga membahas masalah drainase di sekitar Jalan Nusantara. Dinas PUPR Ogan Ilir akan segera mengirimkan surat resmi kepada Universitas Sriwijaya (Unsri) dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) untuk segera memperbaiki sistem drainase di kawasan tersebut.
Selain itu, rapat menghasilkan kesepakatan untuk melanjutkan pertemuan terkait penertiban pedagang yang berada di sekitar Jalan Nusantara.
Beberapa instansi terkait, termasuk Unsri, Dinas Perindagkop, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, serta Camat Indralaya Utara dan Lurah Timbangan, akan terlibat dalam pembahasan ini.
Kasat Lantas Polres Ogan Ilir, AKP Desram Chemy, mengungkapkan bahwa rekayasa lalu lintas ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan di Simpang Nusantara dan meningkatkan keselamatan pengendara.
“Kami berkomitmen untuk menciptakan kelancaran lalu lintas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.
Dengan adanya keputusan ini, diharapkan arus lalu lintas di Jalan Nusantara akan lebih tertib dan lancar, serta berbagai permasalahan terkait infrastruktur dan penertiban pedagang dapat segera diselesaikan melalui koordinasi lintas instansi. (*Red/Kai)
