SITASINews.id, Ogan Ilir– Para pelaku perusahaan Pers di Kabupaten Ogan Ilir meradang, anggaran publikasi media massa di Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Ogan Ilir diduga dimonopoli. Bahkan isyarat bagi-bagi anggaran pun yang diakomodir APBD Tahun 2025 ini, untuk oknum kalangan perusahaan Pers tertentu saja.
Penelusuran awak media praktik monopoli melalui order publikasi media massa untuk kegiatan di OPD tersebut, disinyalir sudah menjadi tradisi. Isyarat tebang pilih, menjadi fenomena transaksional terkait penggunaan anggaran untuk kerjasama ke Perusahaan Pers didaerah.
Bahkan, terendus adanya sinyalemen cari untung oleh Oknum dilingkungan OPD itu melalui kerjasama publikasi media massa dan kuat dugaan kalau Oknum kabid tersebut dikondisikan oleh saudaranya seorang Wartawati yang kini menjadi PPPK di Pemprov Sumsel.
Menurut salah satu awak media mengatakan bahwa bagi-bagi anggaran publikasi media massa di Diskominfo ini, cukup menjadi masalah kompleks.
“Kami menduga, ada praktik titipan anggaran melalui Oknum, untuk publikasi ini,” katanya yang minta namanya dirahasiakan.
Menariknya, jomplang anggaran mengiringi sengkarut pembagian dana publikasi untuk media massa. Hingga belanja jasa media yang dapat mendukung penyebaran informasi pemerintah daerah kepada publik. Namun akomodir anggaran yang dikeluarkan oleh OPD ini untuk kerjasama kepada perusahaan media melalui Memorandum of Understanding (MoU) sepertinya ada pengondisian dari pihak luar.
“Anggaran publikasi media massa tahun ini dialokasikan seperinya ada pengondisian dari pihak luar, sementara Kadis kominfo diduga tidak bisa berbuat apa apa, dan diduga dibawa kendali Kabid. Ada apa?,” ucapnya dengan penuh tanda tanya.
Dipemberitaan yang beredar sebelumnya menyebutkan, kalau pihak manajemen Dinas Kominfo Ogan Ilir saat ini menjadi sorotan dan pertanyaan, diduga selain Ber-KTP luar Ogan Ilir ada oknum Wartawan tertentu yang mendapatkan aliran Dana Belanja Publikasi Media dari Kominfo Ogan Ilir.
Hal tersebut diungkapkan salah satu Wartawan media online, semenjak dipimpin oleh Kabid Publikasi Media yang menjabat saat ini, manajemen peruntukan Dana Publikasi Media Diskominfo diduga Dipilah-pilih atau Tebang Pilih.
“Bahkan diduga ada beberapa Media yang mendapatkan Dana ADV secara Bervariasi, ada yang 1,5 juta ada yang 3 juta bahkan ada yang sampai 5 juta,” kata sumber tersebut.
Dalam pemberitaan tersebut, Ia juga menyebutkan, bagi Wartawan atau Media yang mendapatkan Dana Publikasi Media tertinggi itu diduga ada hubungan kedekatan dengan Kabid Publikasi atau adanya pengondisian dari pihak luar.
Dipemberitaan itu juga disebutkan kalau Kadin Kominfo Ferdian beberapa waktu lalu pernah Dikonfirmasi Wartawan, dalam pemberitaan tersebut Ia menjelaskan bahwa masalah tersebut adalah urusan Kabid Publikasi Media bukan lagi menjadi urusannya.
Dengan adanya hal tersebut, jelas menunjukkan bahwa tidak adanya Ketegasan sebagai seorang pemimpin yang menjabat. Apalagi cuma seorang bawahan, ini menunjukkan bahwa diduga lemah dan buruknya kualitas manajemen Ceklist pendataan media yang ada di DIinas Kominfo saat ini.
Sementara itu, Irawan selaku Koordinator Tiem koalisi Pers Sumsel menyebutkan, Ia menduga adanya permainan didalam pengelolaan belanja media pada Diskominfo Ogan Ilir.
“Kami berharap kepada pihak yang mempunyai wewenang untuk bisa membenahi manajemen kominfo khususnya dibidang Publikasi Media, jangan sampai dugaan terkesan adanya pengondisian dari pihak luar,” tegasnya. Kamis (26/06/2025)
“Kami berharap agar pihak berwenang segera mengatasi hal ini, kalau ini masih berlarut, jangan salahkan kami, kalau kami dari gabungan media Online dan Cetak sampai menggelar aksi unjukrasa damai. Karna selama ini kerjasama media Pers, aman aman saja. Tapi sejak masuknya Oknum Kabid Rully ini menjadi pemicu kekisruan yang terjadi baru baru ini,” tambahnya.
Terakhir disebutkannya, bahwa semenjak pergantian Kabid publikasi media di Diskominfo Kabupaten Ogan Ilir banyak sekali aturan yang dibuat buat dan banyak awak media yang ditolak pengajuan kerjasamanya tanpa adanya keterangan serta alasan yang pasti.
“Sejak pergantian Kabid ini, media yang setiap tahunnya ada kerjasama dengan Diskominfo Ogan Ilir, banyak yang ditolak. Entah apa yang jadi penyebabnya, padahal media yang ditolak tersebut media besar semua yang sudah jelas legalitasnya,” tuturnya.
“Kami minta transparansi dari pihak Diskominfo Ogan Ilir, media media mana saja yang telah dirikrut untuk kerjasama. Agar ada kejelasan dan tidak ada terkesan yang ditutupi,” pungkasnya. (YG)
